DaerahKomunitasMetro

300 Titik PJU Dinas Perhubungan Kota Metro diduga melanggar aturan

 

Metro – Polemik pengadaan dan pemasangan 300 titik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Metro diduga melanggar aturan. Proyek yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,5 miliar lebih itu disebut menabrak Perda Kota Metro Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PJU.

Berdasarkan berita acara penetapan lokasi pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum Nomor : 006/BA-SURVEY/DISHUB-KOTA METRO/III/2023, dalam tabel titik lokasi PJU di Kelurahan Banjarsari, poin ke 15, tercatat Jalan Griya Lempuyang RT60/RW01, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, masuk dalam salah satu lokasi yang bakal dipasang lampu jalan. Padahal, jalan tersebut merupakan fasum milik pihak swasta yang belum dihibahkan dan belum menjadi aset Pemkot Metro.

Sementara, dalam Perda Kota Metro Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan PJU, BAB V pasal 7 terkait lokasi penerangan, disebutkan di ayat 1, bahwa lokasi PJU meliputi seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah kelurahan dan jalan provinsi dan jalan nasional yang masuk dalam wilayah daerah.

Ayat 2 pasal tersebut juga menerangkan bahwa selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya, merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.

Mengenai dugaan pelanggaran tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Ahmad Kuseini menyebut bahwa infrastruktur jalan milik swasta yang belum dihibahkan kepada Pemkot Metro tidak boleh diberi fasilitas PJU.

“Infrastruktur jalan yang belum dihibahkan ke pemerintah, ya enggak boleh dipasangi PJU. Iya, itu melanggar aturan. Kalau nanti ada data itu, coba kita kroscek, kita panggil Kadisnya nanti,” kata Kuseini, Rabu, 4/10/2023.

“Kalau seandainya ada dari pengembang yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah mendapatkan titik pasang lampu, kalau memang belum dihibahkan, ya kami panggil,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro, Afrizal menjelaskan, status Jalan Griya Lempuyang di Metro Utara itu memang belum dihibahkan ke Pemkot Metro dan bukan merupakan aset pemerintah.

“Jalan Griya Lempuyang yang di Banjarsari itu sementara ini kalau di data kami belum masuk. Nanti saya koordinasikan lagi, apakah itu posisinya saat ini sudah berproses di Dinas Perkim atau belum,” jelas Afrizal saat dikonfirmasi awak media.

“Kalau jalan itu dihibahkan ke Pemkot, dia harus selesai dulu di Perkim, baru ke aset. Bisa jadi di Perkim belum selesai, ya makanya enggak masuk ke sini, kan gitu. Kalau Badan Aset, sifatnya hanya memberikan pencatatan saja, ketika pencatatan dilakukan, mungkin penganggaran dan segala sesuatunya bisa clear. Sementara ini, belum ada catatan di BPKAD,” bebernya lagi.

Senada dengan Ahmad Kuseini dan Afrizal. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP/Disperkim) Kota Metro, Doddy menjelaskan, pemasangan PJU yang menggunakan APBD dan dilaksanakan oleh Dishub, tidak boleh dilakukan di lokasi yang bukan merupakan aset milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemkot Metro.

“Kalau dia PJU nya merupakan hibah dari kementerian ya enggak apa, boleh itu. Kalau yang dari PLN, itu juga enggak apa. Tapi, kalau jalan yang belum dihibahkan, itu enggak boleh dipasang PJU yang pakai APBD,” kata Doddy.

“Kalau Jalan Lempuyang itu ya belum dihibahkan memang, itu berkasnya ya belum masuk ke sini. Hibah jalan di perumahan itu ya ke Perkim dulu, kita survey kondisinya, kita ajuin ke verifikasi, kalau sudah diterima oleh Pemkot, baru dicatat sebagai aset di BKPKAD. Tentu ada ketentuannya juga, yang jelas dia harus dalam kondisi baik aja,” tukasnya.**

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *